Penyebab terjadinya peristiwa 10 november di surabaya
Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden hotel yamato surabaya. Dimana ketika itu orang-orang belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman mengibarkan bendera Merah Putih Biru yaitu bendera Belanda di atas hotel Yamato di Surabaya. Hal ini tentunya membuat kemarahan di hati masyarakat Surabaya tatkala itu. Karena hal ini dianggap telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada bulan Agustus tanggal 17 beberapa bulan yang lalu.
Sehingga hal ini membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki hotel yamato dan merobek berdera belanda warna birunya sehingga tinggal tersisa warna bendera bangsa Indonesia Merah Putih. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Oktober. Inilah yang memicu terjadi peristiwa bersejarah pertempuran 10 November tersebut.
Penyebab terjadinya peristiwa bojongkosan
Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan perang konvoi pertama (The First Convoy Battle) dan menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api.
Terjadinya Pertempuran Bojong Kokosan dimulai ketika pasukan tentara Inggris, Gurkha, dan NICA sebanyak satu batalyon berusaha masuk ke Sukabumi.
Kedatangan tentara sekutu ke Sukabumi dilatarbelakangi oleh tiga tujuan utama yaitu, mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya, memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu sedang terjadi pergolakan antara pihak pemuda dengan tentara sekutu dan menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor-Sukabumi-Cianjur.
PENYEBAB TERJADINYA PERISTIWA Bojongkokosan
1. Kapitulasi Jepang, September 1945
Tiga hari pasca penghancuran Nagasaki oleh bom atom yang dijatuhkan AS. Panglima Militer Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi pada tanggal 12 Agustus 1945 mengundang Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam.
Kehancuran Jepang seperti terlah terlihat oleh Terauchi dan kemudian membiarkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada 2 September secara resmi menyatakan kapitulasi di atas kapal USS Missouri.
2. Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945
Setibanya di Jakarta, Soekarno diculik oleh pemuda PETA ke Rengasdengklok. Di sana ia dipaksa mengumumkan kemerdekaan tanpa Jepang. Golongan Pemuda telah mengetahui berita kekalahan Jepang melalui sambungan radio Jepang dan memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.
Soekarno sendiri kemudian menyetujui bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan Jumat, 17 Agustus 1945 setelah serangkaian perdebatan dengan golongan muda dan mendapatkan jaminan oleh Ahmad Sobardjo. Pada malam hari sebelum proklamasi, Soekarno menyambangi Mayjen Nishimura Otoshi.
Kendati tidak mendukung, Nishimura menawarkan rumahnya untuk dipakai merumuskan naskah proklamasi. Keesokan hari Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.
3. Kabinet Sjahrir I, November 1945
Ketika Soekarno dan Hatta kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Tanggal 14 Oktober 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis.
Sutan Sjahrir kemudian menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama dan kemudian menjadi diplomat ulung Indonesia dalam menggalang dukungan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir kemudian memiliki peran besar dalam Perundingan Linggarjati.
Pidatonya yang legendaris di sidang umum PBB 1947 hingga kini masih tercatat sebagai momen paling menentukan
4. Perundingan Linggarjati, November 1946
Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Diantara mereka yang kontra terhadap perjanjian tersebut menilai Perdana Menteri Sjahrir lemah dalam mempertahankan kedaulatan, karena perjanjian tersebut merugikan Indonesia.
Sjahrir kemudian mundur sebagai perdana menteri, sebulan setelah penadatanganan perjanjian.
5. Agresi Militer I, Juli 1947
Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.
Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.
Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri.
Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.
Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Ancaman sanksi PBB membuat Den Haag menarik pasukannya dari Indonesia.
6. Perjanjian Renville, Desember 1947
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.
Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.
Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.
Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.
7. Agresi Militer II, Desember 1948
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Mengerahkan 80.000 pasukan Belanda kemudian menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Pemerintah RI kemudian membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sembilan hari setelah dimulainya agresi, PBB menelurkan dua resolusi yang menentang serangan Belanda.
AS sendiri kemudian berhasil menekan Belanda untuk berunding dalam dengan Indonesia dalam KMB dengan mengancam mencabut Marshall Plan yang harusnya digunakan untuk kepentingan ekonomi, bukan agresi militer.
8. Konferensi Meja Bundar, Agustus 1949
Pasca mendapatkan desakan internasinal dan menjalin kesepakatan dalam perjanjian Roem Roijen , Belanda kemudian bersedia menarik mundur pasukannya dan menghentikan agresi serta membebaskan para pemimpin republik.
Belanda kemudian bersedia berunding dengan Indonesia pada 23 Agustus 1949. Perundingan ini melibatkan perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang dibentuk Belanda di kepulauan Indonesia.
Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu selambatnya 30 Desember 1949. Belanda sendiri mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS.
Mengenai Papua Barat akan dibahas setahun kemudian. Indonesia sendiri harus bersedia membayar sebagian utang pemerintahan kolonial, termasuk yang dipakai untuk agresi militer selama perang kemerdekaan.
9. Penyerahan Kedaulatan, Desember 1949
Ratu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada RI di Amsterdam pada 27. Dezember 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia tenggelam dalam revolusi buat mengamankan kesatuan republik. Sementara Belanda menghadapi tekanan internasional. Sikap Den Haag soal Indonesia dan Papua bahkan nyaris membatalkan keanggotaan Belanda di NATO, yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia.
10. Perjanjian New York 1962, Penyerahan Papua Barat
Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Dalam perjalanannya pihak Belanda kemudian menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an.
Indonesia menentang rencana ini karena mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua sebagai bagian dari wilayahnya. PBB sendiri memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.
Karena tidak mendapatkan dukungan PBB dalam penyelesaian konflik Papua Barat pada awalnya. Presiden Soekarno kemudian mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda.
Presiden Soekarno kemudian menyusun operasi militer untuk merebut secara paksa Papua Barat dari Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.
Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika
Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.
Amerika Serikat sendiri kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah sebelumnya menolak memberikan bantuan militer ke Indonesia. Amerika sendiri takut jika Indonesia bergantung pada blok komunis Uni Soviet dalam situasi Perang Dingin saat itu.
Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Pada 15 Agustus 1961 kemudian dilakukan Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua Barat oleh Belanda diperantarai oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Papua Barat kemudian kembali menjadi wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
10. Perjanjian New York 1962, Penyerahan Papua Barat
Dalam perjalanannya pihak Belanda kemudian menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an.
Indonesia menentang rencana ini karena mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua sebagai bagian dari wilayahnya. PBB sendiri memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.
Karena tidak mendapatkan dukungan PBB dalam penyelesaian konflik Papua Barat pada awalnya. Presiden Soekarno kemudian mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda.
Presiden Soekarno kemudian menyusun operasi militer untuk merebut secara paksa Papua Barat dari Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.
Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.
Amerika Serikat sendiri kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah sebelumnya menolak memberikan bantuan militer ke Indonesia. Amerika sendiri takut jika Indonesia bergantung pada blok komunis Uni Soviet dalam situasi Perang Dingin saat itu.
Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Pada 15 Agustus 1961 kemudian dilakukan Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua Barat oleh Belanda diperantarai oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Papua Barat kemudian kembali menjadi wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
isi pokok perundingan linggarjati
Latar Belakang[sunting | sunting sumber]
Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
Misi pendahuluan[sunting | sunting sumber]
Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Jalannya perundingan[sunting | sunting sumber]
Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Hasil perundingan[sunting | sunting sumber]
 | Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: |
Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:
- Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
- Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
- Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia[sunting | sunting sumber]
Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Pelanggaran Perjanjian[sunting | sunting sumber]
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
Komisi Tiga Negara dibentuk sebagai akibat adanya konflik antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1947. Komisi tiga negara adalah mediator yang berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda pada saat Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 17 Januari 1948. KTN dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas usulan dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui jalan damai.
Komisi Tiga Negara merupakan mediator yang berharga untuk membantu mengatasi kemelut di Indonesia, terdiri atas tiga negara meliputi Amerika Serika Serikat, Belgia dan Australia. Latar Belakang KTN atau dalam bahasa Inggrisnya Committee of Good Offices for Indonesia dibentuk sebagai akibat adanya perselisihan pasca Perjanjian Linggarjati.
Beberapa Anggota Komisi Tiga Negara yang sudah disebutkan diatas dipilih oleh masing-masing negara yang terlibat konflik, ditengahi oleh Amerika Serikat dengan tokoh delegasinya bernama Dr. Frank Graham. Pihak Indonesia memilih Australia, tokohnya bernama Richard C. Kirby. Sementara Belanda memilih Belgia, tokohnya diwakili oleh Paul Van Zaeeland.
TUJUAN DIBENTUKNYA KTN
Seperti yang sudah disinggung diatas, peran Komisi Tiga Negara adalah sebagai penengah atau mediator dalam perjanjian Renville. Dibentuk atas usulan AS, uniknya perundingan ini juga dilakukan di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama US Renville yang tengah singgah di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Kemudian mengenai tujuan pembentukan komisi tiga negara, dengan dibentuknya KTN diharapkan perjanjian damai antara kedua belah pihak bisa berjalan dengan lancar, sama-sama menguntungkan masing-masing pihak baik Republik Indonesia maupun Belanda.
Tugas komisi tiga negara merupakan penanggung jawab atas diselenggarakannya perjanjian renville. Jika ingin mempelajari lebih rinci mengenai latar belakang, proses, isi dan dampak perundingan ini, baca : Isi Perjanjian Renville Lengkap.
Beberapa perjanjian bersejarah pernah penulis bahas selain yang sudah disebutkan, seperti Perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, Perjanjian Saragaosa antara Spanyol dan Portugis pada tahun 1529 yang merebutkan wilayah Maluku pada khususnya. Yang tidak kalah menarik tentu saja Perjanjian Bangkok antara Indonesia dan Malaysia.
Comments
Post a Comment